Jakarta, MobilKomersial.com - Berdasarkan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SE.9/AJ.201/DRJD/2020, tentang Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Darat Selama Masa Dilarang Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah, maka Damri selaku Badan Usaha Milik Negara bidang transportasi yang berada dibawah Kementerian Perhubungan, juga ikut mendukung program Pemerintah untuk melakukan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Lewat keterangan pers yang diterima MobilKomersial.com, Manajamen Damri menjelaskan bahwa dukungan Damri dalam aktivitas operasional perusahaan, dilakukan sesuai protokol kesehatan terhadap karyawan dan penumpang, diantaranya ialah pemeriksaan seluruh awak kendaraan dengan aturan pemakaian baju lengan panjang, masker, sarung tangan serta bukti hasil negatif covid-19.

“Selain itu, untuk penumpang juga diberlakukan aturan dengan menunjukkan surat keterangan negatif covid-19 yang dimiliki penumpang, penjualan tiket yang hanya dilakukan secara offline di Kantor Cabang, serta seluruh penumpang yang menggunakan armada Damri wajib masker dan melakukan physical distancing,” tulis Manajemen Damri.

Kendati demikian, terdapat pengecualian pelanggan yang dapat bepergian menggunakan Bus Damri, yaitu orang yang bekerja pada Lembaga Pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19, pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar dan pelayanan fungsi ekonomi penting.

Selain itu pasien yang membutuhkan pelayanan darurat, keluarga inti yang mengalami sakit keras meninggal dunia, Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Indonesia (WNI) serta pemulangan orang dengan alasan khusus atau Pelajar/Mahasiswa yang berada di luar negeri.

Manajemen Damri menambahkan bahwa, persyaratan pengecualian pelanggan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 terkait Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Selanjutnya kendaraan yang akan dioperasikan juga harus dilengkapi dengan tanda khusus, yang diberikan oleh pejabat berwenang, serta dilakukan penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah beroperasi.

Sejalan dengan hal tersebut, dapat diinformasikan bahwa Damri tidak melayani bantuan pengurusan Surat Keterangan Kesehatan sebagai persyaratan perjalanan keluar daerah.

Share :

Bus Hidrogen Hyundai Bakal Jadi Armada Bandara Incheon Korsel

Incheon International Airport Corporation (IIAC) di Korea Selatan dalam lima tahun ke depan rencananya akan mengganti armada bus bandara dengan kendaraan bertenaga listrik.

Read More
New Normal Diterapkan, Tarif Tiket Bus Bakal Disesuaikan

Kemenhub berencana menaikkan tarif angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) pada situasi normal baru dengan menyesuaikan kebijakan PSBB.

Read More
Damri Layani Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia

Damri sebagai Badan Usaha Milik Negara turut mendukung program Pemerintah, dengan membantu melayani kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri yang tiba di tanah air untuk melakukan karantina

Read More