Pengusaha Truk: UU Lalu Lintas Tak Memadai untuk Berantas Pungli Truk di Jalan

Truk Overload di Tol Jakarta-Cikampek Ditindak

Jakarta, MobilKomersial.com – Kalangan pengusaha truk mengeluhkan masih maraknya pungutan liar alias pungli terhadap kendaraan angkutan barang di jalan raya maupun pelabuhan. Pengalaman itu dirasakan Kyatmaja Lookman, pengusaha angkutan truk yang memiliki ratusan armada.

“Bagaimana kita bisa memberantas pungli yang ada dijalan jika undang undangnya saja tidak memadai. Saya contohkan mengenai UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Mengenai sanksi jika melanggar, anksi yang diberikan jika melanggar seperti truk yang overloading tidak pernah bisa memberikan efek jera,” kata Kyatmaja dalam keterangan persnya, Rabu (23/5/2018).

Dia menilai ada beberapa penyebabnya mengapa sanksi yang tertuang di UU ini tak punya gigi. “Pertama, yang kena sanksi hanya pengemudi truk. Bahkan tidak terkena pemilik angkutan dan pemilik barang,” kata dia. Selain itu, maksimal denda ternyata hanya sebesar 500 ribu rupiah. “ika sudah di pengadilan mungkin bisa lebih kecil dari itu. Setelah itu truk mengangkut muatannya secara overload lagi,” bebernya.

Dia juga menambahkan, pungli juga marak karena dipicu banyak beredarnya truk yang sudah tidak layak dioperasikan alias truk-truk tua. Selain itu, faktor lainnya adalah fasilitas balai pengujian truk atau ujir KIR kendaraan juga amat terbatas yang disediakan pemerintah.

“Bagaimana kita bisa memberantas pungli jika kendaraannya saja tidak layak jalan dan kapasitas pengujian tidak memadai. Di DKI Jakarta, kapasitas kir hanya 1.350 kendaraan per hari dan 430 ribu setahun. Pertumbuhan kendaraan yang akan di-kir saja tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 itu mencapai 1,6 juta kendaraan” ungkap Kyatmaja.

Dia mengilustrasikan, Jika kir setahun dilakukan dua kali, maka kapasitas kir di DKI hanya 215 ribu kendaraan dan mengakibatkan 1,4 jutaan kendaraan tidak melakukan uji kir. “Itu belum terhitung kendaraan sebelum 2014 seperti data Kemenhub.” ungkapnya.

Dengan jumlah kendaraan yang tidak melakukan uji kir sudah mencapai di atas 50 persen, maka pada saat itulah diperlukan upaya back up untuk melindungi operasional kendaraan agar lancar di jalan. “Lengkaplah sudah, pemerintah tidak punya kelengkapan administrasi, tidak laik jalan dan muatannya berlebih akibatnya ya low speed, mogok dijalan dan jalan rusak. Hal ini problem mendasar yang harusnya dibereskan,” tegasnya.

Penulis: Arieffandi

Hits: 253

Tinggalkan Balasan