home Berita Terkini, Bisnis Bus & Truk, Transportasi Kebijakan Pemerintah Atasi Kemacetan Dengan Mengatur Pengoperasian Truk

Kebijakan Pemerintah Atasi Kemacetan Dengan Mengatur Pengoperasian Truk

Kebijakan Pemerintah Atasi Kemacetan Dengan Mengatur Pengoperasian Truk

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) mengusulkan kepada pemerintah agar menerapkan kebijakan Congestion Charges (CC) atau biaya kemacetan di jalan jalan padat kendaraan di ibukota untuk mengatasi kemacetan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan penerapan CC di ruas jalan macet dilaksanakan dengan cara menaikkan tarif tol pada jam 06.00 sampai jam 09.00 dan jam 16.00 sampai 19.00 sebesar Rp 25.000. Sementara, dana hasil CC tadi dapat digunakan untuk menambah fasilitas transportasi umum dan penyelesaian pembangunan jalan provinsi yang masih mangkrak seperti jalan dari Marunda ke Cibitung.
Selain itu Aptrindo juga mengusulkan agar Electronic Road Pricing -ERP (jalan berbayar) di Jakarta segera direalisasikan untuk membatasi volume kendaraan baik di hilir mau pun di hulu.

Aptrindo juga mendorong pemerintah memberikan ijin bagi bus yang melayani Jabodetabek dengan partisipasi swasta dengan pemberian jalur prioritas HOV Lane (High Occupancy Vehicle) melalui pintu khusus di tol (OBU) dan gratis masuk tol.

Dalam kesempatan itu Tarigan menyampaikan kebijakan pemerintah melarang operasional truk untuk mengatasi kemacetan merupakan kebijakan keliru. Karena merugikan perekonomian nasional sekaligus melanggar UU No 38/2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Dia mengatakan truk sebagai bagian multi moda selama ini berfungsi mengangkut barang untuk mengisi muatan kapal laut, pesawat udara, menyalurkan bahan baku produksi, bahan pangan dan lain lain termasuk mengusi barang ke toko, mall / outlet.

Kalau truk di Jakarta tidak diijinkan melalui jalan arteri dan jalan provinsi tapi hanya bisa lewat tol sementara mobil penumpang boleh lewat jalan mana pun, Tarigan mengingatkan larangan itu akan berakibat terganggunya perekonomian nasional. Tarigan mengatakan kegiatan impor/ekspor melalui Tanjung Priok misalnya tercatat sekitar 3,5 juta TEUs/tahun atau 70% dari seluruh kegiatan impor /ekspor secara nasional.

Distribusinya hampir semuanya diangkut dengan truk sebanyak 70% ke wilayah Timur (Jawa Barat), 10 % ke Selatan (wilayah Bogor dan sekitarnya) dan 20% ke wilayah Barat (Banten dan sekitarnya). Fungsi jalan tol ke Timur (tol Cikampek) sangat vital. Tarigan mengatakan kelancaran arus barang juga berpengaruh pada minat investor dalam menanamkan investasinya.  Contoh, beberapa investor hengkang dari kawasan induatri KBN Cakung, mau pun Tangerang pindah ke Vietnam dan Myanmar karena kemacetan dan buruknya infrastruktur di daerah tersebut.

Tinggalkan Balasan