home Berita Terkini, Transportasi Bappenas Ungkapkan Kerugian Akibat Kemacetan Rp 67 triliun per tahun

Bappenas Ungkapkan Kerugian Akibat Kemacetan Rp 67 triliun per tahun

Bappenas Ungkapkan Kerugian Akibat Kemacetan Rp 67 triliun per tahun

Kemacetan yang kerap kali dialami kota besar khususnya ibukota Jakarta sangat memperihatinkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut bekerja keras mencari solusi kemacetan tersebut. Pasalnya, selain menghambat mobilitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, kemacetan juga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar.

Intelligent Transport System (ITS) Indonesia memperkirakan, jika tidak teratasi maka kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta bakal mencapai USD6,5 miliar atau setara Rp 87,8 triliun pada 2020 (kurs USD1 = Rp13.508). Nilai tersebut meningkat 6,5 kali lipat dibandingkan kerugian dampak macet di Ibu Kota pada 2010 lalu senilai USD1 miliar (Rp13,5 triliun).

Pada Oktober lalu, Bappenas mengungkap kerugian akibat kemacetan Rp 67 triliun per tahun. Pemprov DKI Jakarta mengidentifikasi kemacetan dipicu sejumlah persoalan seperti pembangunan infrastruktur dan terus bertambahnya jumlah kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan jumlah jalan, serta belum terintegrasinya antarmoda transportasi massal berikut dengan fasilitas pendukungnya.

Presiden ITS Indonesia Noni Purnomo mengungkapkan, kecepatan rata-rata kendaraan di Jakarta saat sibuk kini hanya 10 km per jam. Angka kecepatan itu telah menurun setiap tahunnya sejak 10 tahun lalu. “Kota Jakarta diprediksi mengalami kemacetan total pada 2022 apabila tidak ada langkah-langkah komprehensif dalam menata ekosistem transportasi perkotaan,” kata Noni di Jakarta, kemarin.

Dia mengakui berbagai upaya penanganan masalah-masalah transportasi memang telah dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha. Tapi dalam pandangannya, solusi yang dihadirkan tersebut masih bersifat adhoc dan sporadis sehingga masih belum dapat menjawab tantangan yang menyeluruh.

“Solusi untuk permasalahan transportasi perkotaan di antaranya pengembangan transportasi publik terintegrasi yang nyaman dan mudah diakses oleh masyarakat lebih luas, serta pemanfaatan teknologi untuk menunjang sarana dan prasarana pengelolaan operasional transportasi,” imbuh Noni.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Peng usaha Truk Indonesia Bidang Distribusi dan Logistik Kyat maja Lookman mengatakan, kemacetan yang terjadi selama ini memang memberikan kontribusi besar terhadap operasional. Masalah tersebut mengakibatkan utilisasi kendaraan semakin rendah atau hanya rata-rata 50.000 kilometer per tahunnya.

“Karena itu, solusi harus ada. Memang kita akui infrastruktur adalah salah satunya. Lebih khusus penambahan jalan-jalan tol di Indonesia,” ujarnya. Dia menambahkan, selain jalan tol, sistem otomatisasi tol melalui penerapan kartu elektronik juga menekan angka kemacetan. Namun, yang ditekan masih hanya pada ruas-ruas yang tidak padat.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Iskandar Abubakar menyebutkan bahwa besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh warga Jakarta untuk bepergian dengan kendaraan umum itu rata-rata sekitar 20-30% penghasilannya dalam sebulan. Menurut Iskandar, angka ini cukup besar. Oleh sebab itu, pihaknya memiliki target untuk menekan besaran biaya yang harus dikeluarkan warga Jakarta untuk bepergian dengan transportasi umum. “Maksimal 14% biaya yang dikeluarkan untuk angkutan umum,” ujarnya.

Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development of The Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi kemacetan, terutama untuk mengoordinasi pihak-pihak terkait. “Terutama yang lebih penting memanfaatkan teknologi transportasi terkini, dan teknologi itu harus padu pada semua sektor transportasi yang kita gunakan,” ungkap dia.

Dia memisalkan penggunaan teknologi transaksi nontunai atau e-toll harus padu dengan penggunaan kartu pada transportasi kereta api, bus trans, maupun sektor transportasi lain yang memungkinkan penerapan elektronic road pricing.

Pemprov DKI Jakarta mengakui adanya kerugian ekonomi sebagai dampak dari kemacetan yang terjadi saat ini. DKI menargetkan kemacetan terurai hingga rata-rata kecepatan di atas 35 kilometer per jam pada 2019. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, untuk mewujudkan target tersebut pihaknya berupaya mengintegrasikan moda transportasi berbasis bus dengan commuter.

Termasuk dengan pembiayaannya sambil menunggu pembangunan moda transportasi berbasis rel seperti mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) selesai serta fasilitas pendukung lainnya yang tertuang dalam konsep Pola Transportasi Makro (PTM). “Dalam waktu dekat ini, kami akan mengurangi biaya operasional transportasi yang katanya saat ini berkisar 30-40% menjadi 10% melalui program OK Otrip,” kata Andri, Selasa (22/11/2017).

 

Tinggalkan Balasan