IPOMI Minta Kemenhub Tertibkan PO Liar

Berita Terkini Bus Bus & Truk
Foto : Istimewa
Foto : Istimewa

Jakarta, MobilKomersial.com – Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) meminta Kementerian Perhubungan bertindak tegas, menertibkan perusahaan otobus (PO) yang beroperasi secara ilegal.
Operasi bus-bus ilegal tersebut merupakan PO-PO yang beroperasi dengan izin resmi.

Dia mengatakan, tindakan rampcheck oleh Kementerian Perhubungan  di sejumlah terminal di berbagai kota menjelang Lebaran lalu merugikan perusahaan otobus yang resmi.

“Pemerintah boleh tertibkan kami, kami senang. Tapi jangan biarkan mereka yang ilegal tetap beroperasi,” kata Ketua IPOMI, Kurnia Lesani Adnan di Jakarta, baru-baru ini.

Dia juga mengeluhkan oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang menilang bus-bus yang beroperasi dengan alasan yang tidak jelas atau bertolak belakang dengan aturan yang dibuat Pemerintah Pusat.

Karena itu, dia meminta agar Kemenhub menyamakan persepsi dengan pemerintah daerah mengenai pengelolaan angkutan umum.

“Dishub dan Kementerian Perhubungan harus sama, satu garis. Begitu kota keluar terminal, kita kena retribusi. Karena daerah orientasinya ke PAD. Ruang gerak kami dibatasi,” kata Sani.
“Faktanya saat ini masih banyak PO yang belum berbadan hukum atau pakai badan hukum kamuflase,” imbuh Sani.

Foto : Istimewa
Foto : Istimewa

Hal lain yang dia soroti adalah langkah Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang memindahkan terminal bus dari tengah kota ke pinggiran kota. Misalnya, menutup Terminal Bus Pulogadung dan Terminal Bus Rawamangun dan memindahkan bus-bus yang biasa merapat ke kedua terminal tersebut ke Terminal Pulogebang yang letaknya jauh di pinggiran Jakarta.

Menurutnya, tindakan ini menjauhkan PO dengan penumpang yang menjadi pelanggannya.
“Contoh bus dari Jawa Tengah masuk ke Jakarta, ke Ciledug, ke Lebak Bulus, pasar sebenarnya sudah terbentuk.

Dirjen Perhubungan Darat Puji Hartanto mengatakan, ke depan terminal yang terletak di pinggiran dan dikeluhkan banyak PO bus akan makin ramai seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota.
Jadi, langkah memindahkan terminal bus ke pinggiran sudah tepat.

Dia juga menegaskan, ke depan, Pemerintah Pusat akan mengambil alih pengelolaan terminal bus yang selama ini dikelola pemerintah daerah.

 

Penulis : M. Arief

Tinggalkan Balasan