Ingin Jadi Sopir Truk Handal? Ikuti Dulu Tips Ini

Empat Hari Penuh di Libur Adha, Truk Barang Bersumbu 3 Keatas Dilarang Beroperasi

Berita Terkini Bus & Truk Transportasi Truk

Truk Hino 3 sumbuJakarta, MobilKomersial.com – Mengantisipasi kenaikan volume kendaraan warga yang mudik dan liburan selama periode libur Idul Adha tahun ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menerbitkan Surat Edaran larangan beroperasi kepada truk-truk angkutan barang dengan sumbu roda mencapai 3 atau lebih. Surat edaran ini ditandatangani langsung Dirjen Perhubungan Darat Puji Hartanto tanggal 2 September 2016.

Dalam edaran itu disebutkan mulai berlaku terhitung sejak 9 September 2016 pukul 24.00 WIB sampai tanggal 12 September 2016 atau H+3 Idul Adha pukul 24.00 WIB.

Menurut Pudji, larangan melintas berlaku di jalur jalan nasional, jalan tol dan non tol dan jalur wisata di 8 provinsi. Delapan provinsi itu meliputi Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Provinsi Bali.

Pudji juga menjelaskan, truk angkutan barang yang dilarang melintas mencakup semua truk pengangkut bahan bangunan, truk tempel, truk gandeng dan truk kontainer. Namun, khusus untuk truk-truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM), dan bahan bakar gas (BBG), angkutan ternak, dan bahan kebutuhan pokok masih boleh bebas melintas. Misalnya truk pengangkut beras, cabe merah, kacang tanah, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, kedelai, daging sapi, daging ayam, ikan segar danĀ  telur.

“Truk pengangkut pupuk, susu murni, barang antaran pos, barang bahan baku, barangĀ  ekspor-impor dari lokasi home industry atau sebaliknya ke pelabuhan ekspor/impor masih boleh melintas,” sebut edaran tersebut.

Begitu juga truk-truk pengangkut air minum dalam kemasan (AMDK) masih boleh melintas namun hanya truk yang memiliki sumbu maksimal 2. Pengecualian juga diberikan kepada truk-truk pengangkut bahan pokok yang tidak tahan lama alias cepat rusak. “Mereka mendapat prioritas di jalan.”

Disebutkan pula, jika terjadi gangguan arus lalu lintas dan angkutan jalan, untuk mengantisipasi hal tersebut, akan diambil langkah penanganan lewat koordinasi antara aparat pemerintah termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Polri. Surat edaran ini juga mencantumkan sanksi bagi truk yang melanggar.

“Pelanggaran terhadap larangan dan perintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” tegas Puji.

 

Penulis : M. Arif

Tinggalkan Balasan