Aptrindo: Truk Seharusnya Boleh Lewat Jalur Alternatif

Merasa Gagal, Dirjen Perhubungan Darat mengundurkan Diri

kemacetanJakarta, MobilKomersial.com – Mengantisipasi lonjakan kendaran yang berdampak pada kemacetan lalu lintas selama libur panjang Maulid Nabi, Natal dan Tahun Baru, kalangan pengusaha truk meminta pemerintah dan kepolisian memperbolehkan truk tetap beroperasi, namun menggunakan ruas jalan jalur alternatif. Karenanya, mereka menuntut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mencabut Surat Edaran Nomor 48 Tahun 2015 yang melarang truk angkutan barang beroperasi selama musim libur mulai 30 Desember 2015 sampai 3 Januari 2016.

“Kemacetan terjadi kemarin (tanggal 24 dan 25 Desember 2015) lokusnya ada di jalan tol. Seharusnya truk masih bisa melalui jalur alternatif, jalan biasa. Tapi kenapa dilarang (beroperasi) sama sekali,” ungkap Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Jasa, Kyatmaja Lookman, dalam pernyataan terbuka, Senin (28/12/2015).

Kyatmaja menambahkan, jika negara peduli terhadap kemajuan industri logistik di Tanah Air seharusnya dibuatkan rekayasa lalu lintas di jalan biasa yang khusus dialokasikan untuk mengakomodasi perjalanan truk. Sementara, pengguna mobil pribadi yang akan berlibur tetap diprioritaskan lewat jalan tol.

Dia mengklaim, jumlah truk dengan tonasi kategori III, IV dan V pada hari biasa tidak lebih dari 15 persen dari total kendaraan yang melintas di jalan tol. Dari hasil pertemuan pengurus Aptrindo dengan PT Lintas Marga Sedaya (operator jalan tol Cipali) pihaknya telah meminta agar truk bisa melalui ruas tol tersebut.

“Saya yakin pada tanggal 24 dan 25 Desember (sat terjadi puncak kemacetan di sejumlah ruas tol) volume truk tidak bertambah signifikan. Volume kendaraan pribadi yang bertambah, menurut Korlantas ada lonjakan 20 persen. Menurutnya, itu yang membuat jumlah truk yang melintas di jalan tol pada kedua tanggal tersebut tidak lebih dari 10 persen dari total kendaraan yang meliontas di jalan tol. Gimana kita dibilang menjadi biang kemacetan ya. Kemacetan kemarin simpel, (karena) tidak ada rekayasa (lalu lintas) dan volume kendaraan pribadi yang luar biasa banyak jauh melebihi kapasitas jalan,” ungkapnya.

“Jika kita ingin logistik dan rantai pasok sebagai panglima, saya rasa perlu badan khusus yang mengatur hal ini. Jika diperlukan, dibentuk Kementrian Rantai Pasok. Selama ini (angkutan) logistik selalu dikalahkan oleh kepentingan pelancong,” keluhnya.

Surat Edaran yang memicu kontroversi ini melarang truk angkutan barang beroperasi selama musim libur mulai 30 Desember 2015 sampai 3 Januari 2016. Namun truk-truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan gas, sembako, ternak, susu murni, pupuk, barang antaran pos dan truk peti kemas ekspor-impor tujuan sejumlah pelabuhan utama di Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar tetap diperobolehkan jalan selama periode larangan tersebut.

Hits: 18

Tinggalkan Balasan