home Berita Terkini Organda Minta Dispensasi Terkait Pengurusan Badan Hukum Angkutan Darat

Organda Minta Dispensasi Terkait Pengurusan Badan Hukum Angkutan Darat

image-mobkom-Organda Minta Dispensasi Terkait Pengurusan Badan Hukum Angkutan Darat
Foto : Istimewa

Jakarta, MobilKomersial.com – Pernyataan Ditjen Pehubungan Darat Kementrian perhubungan akan adanya banyak perusahaan angkutan darat yang tidak berbadan hukum yang meresahkan dan membuat pemerintah sulit mendata mereka, mendapat respon positif dari pihak Organda.

Sekertariat Jenderal DPP Organda Andriansah mengatakan kebijakan tersebut menurutnya melahirkan beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarik oleh kabupaten/kota yang menjadi lokasi berdirinya perusahaan transportasi tersebut.

Berbagai konsekuensi itu, menurutnya, seperti pendirian suatu badan usaha akan melahirkan kewajiban pengenaan pajak pendirian perusahaan serta biaya balik nama kendaraan bermotor dari perusahaan non badan hukum menjadi berbadan hukum.

Namun demikian, Organda minta kepada Kementerian Dalam Negeri agar diberi dispensasi terkait berbagai konsekuensi yang timbul dari adanya kebijakan pemerintah itu. Karena bila tidak ada dispensasi ketentuan itu malah akan membunuh banyak usaha yang manampung banyak pekerja.

Adriansah juga menyampaikan bahwa Organda saat ini sudah mulai melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada para anggota. Bagi perusahaan kecil yang tidak mampu melakukan proses pebuatan badan hukum, disarankan untuk bergabung dengan perusahaan sejenis dan membentuk badan usaha bersama atau koperasi.

Untuk diketahui, saat ini jumlah perusahaan transportasi darat mencapai 709.000 yang tersebar di 550 kabupaten/kota se-Indonesia. Meski demikian Kementrian Perhubungan belum mengantongi jumlah pasti perusahaan angkutan darat karena amasih banyak perusahaan yang tidak berbadan hukum.

Tinggalkan Balasan