home Berita Terkini Mencoba Memahami Perspektif LCGC

Mencoba Memahami Perspektif LCGC

Mobkom-Image-Mencoba Memahami Perspektif LCGC
Foto: Dedi Sofyan

Belakangan, akronim LCGC tak asing di telinga kita. Singkatan yang notabene berarti mobil murah tersebut terus menjadi pembicaraan hangat di ranah otomotif. Namun begitu, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti mengenai aturan-aturan pemerintah dan perspektif LCGC.

Program LCGC (low cost and green car) atau kendaraan murah, sejatinya ditujukan untuk memacu pabrikan otomotif agar memproduksi mobil beremisi karbon rendah di Indonesia, melalui pemberian insentif atau mengurangi Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM).

Aturannya, kendaraan yang digolongkan jenis ini memiliki mesin paling besar 1.200 cc (bensin) dan 1.500 cc (diesel). Sejumlah merek telah menerapkannya. Sebut saja  Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Lalu Honda dengan Brio Satya dan Datsun dengan Go+ dan Go.

Konsumsi bahan bakar juga diatur. Minimal harus 20 km per liter.  Ini menyangkut efisiensi bahan bakar. Soal harga, maksimal 95 juta rupiah, walau fakta di lapangan, tak semua aturan tersebut bisa diikuti. Misalnya, Toyota menjual Agya dengan harga 120,75 juta rupiah, atau lebih di atas harga maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu, tingkat kandungan komponen lokal pun minimal 80 persen dan menggunakan nama Indonesia.

Tentu konsumen bertanya, dengan harga seperti itu, apa yang bisa didapat? Tentu tak bisa dibayangkan seperti kendaraan mewah. Ayla besutan Astra Daihatsu, misalnya. Harga yang ditawarkan sangat menarik, yaitu 75,5 juta rupiah dengan kondisi yang terbilang sangat standar. Dengan kata lain Ayla dibuat hanya sebagai alat transportasi semata, tanpa dilengkapi dengan power steering, penyejuk ruangan (AC), kantong udara, dan hanya menggunakan roda yang dibuat dari pelat baja.

Memang, sebelumnya, pemerintah menentukan harga maksimal 95 juta rupiah tanpa menyebutkan kelengkapan standar yang harus disertakan. Di lain pihak, pabrikan otomotif beralasan karena masih ada sebagian komponen yang diimpor, tidak memungkin memasang perlengkapan lebih banyak, termasuk untuk keselamatan (ABS dan kantong udara) dan kenyamanan (power steering dan AC) dengan harga terjangkau atau yang diinginkan konsumen.

Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi, dalam suatu diskusi mengungkapkan, dengan syarat harus menggunakan komponen produksi lokal minimal 80 persen, diharapkan industri ini juga tumbuh. Dengan cara ini, bukan hanya menciptakan lapangan kerja, melainkan juga meningkatkan keterampilan sumber daya manusia Indonesia.

“Industri otomotif dapat bersaing atau menahan serbuan dari negara sesama anggota ASEAN, yaitu Thailand, yang lebih dulu meluncurkan program EcoCar,” papar Budi. (ATN)

Editor: Anton Ryadie

Tinggalkan Balasan